Jakarta, haluanpublik.com – Rangkaian gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) tak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga ketidakpastian di tengah potensi gempa susulan. Di masa krisis seperti ini, informasi menjadi urat nadi keselamatan, namun cara penyampaiannya menentukan apakah masyarakat bisa bertindak tepat atau justru panik.
Pakar Komunikasi Kebencanaan sekaligus Dosen Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina (UPER), Dr. Farah Mulyasari, menegaskan tantangan komunikasi saat bencana bukan sekadar soal kecepatan, melainkan bagaimana menyampaikan informasi yang mampu membangun rasa aman sekaligus menggerakkan tindakan penyelamatan nyata.
“Tantangan terbesar komunikasi risiko saat ini adalah bagaimana pemerintah mampu membangun rasa aman secara psikologis bagi masyarakat di tengah kondisi fisik lingkungan yang secara objektif memang belum aman. Pemerintah perlu mengelola ketidakpastian tanpa memicu kepanikan, sambil tetap menjaga kepercayaan publik,” ujar Dr. Farah.
Cepat Belum Cukup, Instruksi Jelas yang Menyelamatkan Nyawa
Kecepatan penyampaian informasi memang krusial berkaitan dengan golden time penyelamatan, namun kecepatan saja belum tentu menyelamatkan jika masyarakat tidak paham apa yang harus dilakukan.
“Kecepatan adalah pembuka pintu keselamatan, tetapi instruksi yang jelas, terpercaya, dan spesifik yang benar-benar dapat menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Oleh karena itu, informasi kebencanaan harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan berorientasi pada tindakan, tidak sekadar menjelaskan kondisi, tetapi juga memberi arahan jelas: apa yang harus dilakukan, lokasi mana yang aman, hingga sumber resmi yang harus dipantau. Langkah ini juga penting untuk mencegah kekosongan informasi yang kerap dimanfaatkan penyebaran rumor dan hoaks.
Tokoh Lokal Jadi Kunci, Terjemahkan Informasi Jadi Tindakan Nyata
Farah juga menyoroti peran krusial tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, komunitas lokal, dan relawan — terutama di wilayah seperti NTT yang memiliki kondisi geografis beragam, keterbatasan jaringan komunikasi, serta ikatan komunal yang kuat.
“Tokoh lokal dapat menjadi cultural translator yang menerjemahkan informasi teknis pemerintah ke dalam bahasa dan konteks yang lebih mudah dipahami masyarakat. Mereka juga tetap bisa menjangkau warga saat jaringan digital terganggu, melalui radio lokal, pengeras suara, maupun saluran komunikasi berbasis komunitas,” jelasnya.
“Pemerintah dan lembaga seperti BMKG bertugas menyediakan data yang akurat. Namun, tokoh agama, adat, dan relawan memiliki peran penting untuk mengubah informasi tersebut menjadi tindakan penyelamatan nyata di lapangan. Komunikasi kebencanaan baru dikatakan berhasil apabila mampu menggerakkan tindakan penyelamatan nyawa secara mandiri dan teratur,” tambahnya.
Pengalaman gempa NTT menjadi pembelajaran berharga untuk membangun sistem komunikasi kebencanaan yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga terintegrasi dengan struktur sosial masyarakat. Perspektif ini pun ditanamkan dalam pembelajaran di Program Studi Komunikasi UPER melalui mata kuliah Komunikasi Kebencanaan, guna mencetak tenaga profesional yang memahami peran komunikasi mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan bencana.(*)
Sumber: Humas UPER
