Depok, haluanpublik.com – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk turun tangan terhadap sekolah-sekolah swasta yang belum menjalin nota kesepahaman (MoU) dalam Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Hal ini disampaikannya menyusul tingginya antusiasme warga dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke program tersebut.
Lonjakan pendaftaran peserta didik baru dalam program RSSG melebihi ekspektasi awal. Padahal, sebelumnya sempat terjadi penarikan diri sejumlah sekolah swasta dari kerja sama dengan pemerintah kota, ucap Siswanto.
“Antusiasme masyarakat sangat tinggi, padahal sebelumnya banyak sekolah swasta menarik diri dari kerja sama. Ini di luar dugaan kami,” ujar Siswanto kepada awak media, Senin (01/07/2025).
Ia menyoroti mekanisme pendaftaran yang semula dirancang agar dilakukan di masing-masing sekolah, sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, pendaftaran justru dipusatkan di Balai Kota, sehingga menyebabkan penumpukan dan menyulitkan proses klasterisasi berdasarkan domisili.
“Jika pendaftaran dilakukan di sekolah, datanya bisa langsung diklasifikasikan sesuai domisili siswa. Tapi karena dipusatkan, pemetaan wilayah menjadi tidak optimal. Ada warga dari Cilodong mendaftar ke sekolah di Cipayung, tentu ini menyulitkan secara transportasi,” jelasnya.
Menurut Siswanto, sistem terpusat ini justru berpotensi menyulitkan siswa dari keluarga kurang mampu yang terpaksa harus bersekolah jauh dari rumah. Hal tersebut, kata dia, bertentangan dengan visi Wali Kota Depok agar anak-anak bisa bersekolah cukup dengan berjalan kaki dari rumah.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari target 5.000 peserta didik, baru sekitar 3.200 rombongan belajar (rombel) yang tersedia dari 44 sekolah swasta, yang terdiri atas 33 sekolah umum dan 11 madrasah tsanawiyah. Masih terdapat kekurangan kuota sekitar 1.800 hingga 2.000 siswa.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Siswanto mendorong Pemkot Depok melakukan pendekatan lebih intensif kepada sekolah-sekolah swasta yang belum menjalin MoU. Bahkan, ia mengusulkan agar sekolah-sekolah dengan biaya tinggi yang berada di lingkungan padat penduduk diwajibkan menerima siswa prasejahtera.
“Kalau ada sekolah elit yang dekat dengan rumah warga miskin, Pemkot harus hadir. Sekolah seperti itu perlu diminta menyediakan bangku gratis bagi siswa prasejahtera yang dibiayai melalui APBD,” pungkasnya. (Deni/hp)
