Samsul Maarip: Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Demi Program Prioritas

Samsul Maarip: Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Demi Program Prioritas

Depok, haluanpublik.com – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gabungan, Samsul Maarif, menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah saat menghadiri rapat finalisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok. Ia menyebutkan bahwa efisiensi tersebut salah satunya dilakukan melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

“Efisiensi anggaran sangat luar biasa kali ini. Perjalanan dinas banyak dikurangi, dan itu sesuai arahan pemerintah pusat. Anggarannya akan dialihkan ke program-program yang lebih menyentuh langsung masyarakat,” ujar Samsul, Senin (04/08/2025).

Ia menambahkan, alokasi dana hasil efisiensi tersebut akan difokuskan pada kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah, hingga penguatan sektor ekonomi lokal.

“Jadi bukan sekadar memangkas, tapi mengalihkan ke hal-hal yang berdampak nyata. Masyarakat harus bisa merasakan langsung manfaatnya,” jelasnya.

Samsul juga mengungkapkan bahwa dalam APBD Perubahan tahun ini, tidak ada perubahan besar, hanya pergeseran kegiatan sesuai kebutuhan dan janji-janji kepala daerah.

“Sebagian dinas ada yang mengalami pengurangan anggaran, sebagian tetap, dan ada juga yang ditambah, tapi skalanya kecil. Intinya diarahkan ke efisiensi dan prioritas,” katanya.

Salah satu contoh program prioritas yang tetap dilanjutkan adalah pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Raya Sawangan. Meski pembangunannya belum berjalan tahun ini, proses administrasi dan pembebasan lahan mulai dilakukan secara bertahap.

“Jalan Raya Sawangan menjadi perhatian karena masuk dalam program strategis. Namun tahap awalnya baru sampai pembebasan lahan. Kita juga mendorong dukungan pemerintah pusat karena statusnya jalan nasional,” jelasnya.

Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Samsul berharap kebijakan ini menjadi contoh dalam tata kelola anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(Deni/hp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *