Depok, haluanpublik.com – Dalam rangka menerima aspirasi, saran, dan masukan masyarakat, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, S.E., MM, menggelar kegiatan reses masa sidang III tahun sidang 2025, bertempat di Jalan Swadaya, RT.04, RW.02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu (10/10/2025).
Saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses
Hamzah, mengatakan pentingnya keterlibatan warga dalam mengawal program Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota agar pembangunan berjalan merata.
Dalam forum dialog tersebut, berbagai aspirasi warga mengemuka, mulai dari perbaikan drainase di titik rawan banjir, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengelolaan sampah, hingga penguatan keamanan lingkungan.
Hamzah menilai perbaikan drainase menjadi kebutuhan mendesak dengan sedikitnya lima titik prioritas, di antaranya RT. 03/02 dan RT. 04/01.
“Rata-rata aspirasi masyarakat adalah perbaikan drainase. Ini penting untuk kita kawal bersama agar terintegrasi dengan program pemerintah kota, sehingga benar-benar efektif mengurangi genangan,” ujar Hamzah.
Selain infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya program kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh warga mendapat jaminan pelayanan kesehatan.
Hamzah mendorong sinergi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan minyak jelantah (mijel), serta memperkuat keamanan melalui siskamling.
Ia bahkan menyoroti perlunya pendataan ulang warga kontrakan untuk memastikan lingkungan tetap kondusif.
“Pendataan ini bukan untuk membatasi, tapi agar setiap warga bisa terpantau dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hamzah juga menyinggung Dana RW Rp.300 juta yang kini berjalan. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut bukan diberikan secara tunai, melainkan program berbasis usulan dari RT/RW yang diverifikasi kelurahan dan direalisasikan pemerintah kota.
“Paradigma yang harus dipahami adalah dana RW bukan dana cash. Mekanismenya lewat musyawarah warga, diproses kelurahan, lalu dikerjakan pemkot. Jadi jangan salah paham,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hamzah turut mengimbau RT dan RW lebih aktif mendata warga yang membutuhkan agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan begitu, bantuan sosial pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
Hamzah menutup kegiatan dengan pesan bahwa jabatan publik harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan saya, selama kita menjabat, hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Termasuk melalui program-program kerakyatan wali kota, seperti Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), yaitu sekolah gratis dari SD hingga SMA sampai lulus tanpa biaya sepeserpun,” tutupnya.
Sebagai informasi, reses di Kalibaru berlangsung penuh keakraban dengan kehadiran lurah, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, kader, serta warga.
Aspirasi yang terkumpul akan dibawa Hamzah ke DPRD untuk diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Depok. (Deni/hp)
