Ketua Fraksi PKB: Masyarakat Cipayung Depok Kena Prank Sembako Murah

Ketua Fraksi PKB: Masyarakat Cipayung Depok Kena Prank Sembako Murah

Depok, haluanpublik.com – Pasar murah yang diadakan di Kantor Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Selasa, 3 Juni 2025, berakhir ricuh. Warga yang mengantre sejak pagi mengaku kecewa karena tidak berhasil mendapatkan sembako bersubsidi.

Kericuhan ini menjadi viral di media sosial. Warga, yang mayoritas adalah ibu rumah tangga, terdengar meneriakkan nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam suasana penuh kekesalan.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Siswanto, menyampaikan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan pasar murah tersebut, atas insiden tersebut.

Acara tersebut tidak dirancang secara matang oleh Pemkot Depok, pungkasnya.

“Kegiatan tersebut Informasinya menggunakan sistem kupon. Tapi kenyataannya, mayoritas warga yang datang tidak mengetahui atau menerima kupon. Akibatnya, terjadilah kericuhan seperti itu,” ujar Siswanto.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat warga tidak percaya bahwa sembako bersubsidi sudah habis padahal acara baru saja dimulai. “Yang lebih miris, sembako justru diangkut menggunakan mobil di depan warga,” tambah Siswanto.

Dinas terkait harus segera memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang. “Dinas harus transparan. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

BACA JUGA :   Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo: Apresiasi Depok Ditunjuk Etalase Strategis Nasional

“Kejadian ini terjadi di daerah pemilihan saya. Saya prihatin melihat masyarakat yang rela datang sejak pagi demi sembako murah, tapi pulang dengan tangan kosong. Jangan sampai program seperti ini justru terkesan seperti ngeprank rakyat,” sambungnya.

Siswanto juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan pasar murah, khususnya dalam upaya menekan dampak kenaikan harga bahan pokok.

“Kalau memang bertujuan untuk membantu masyarakat, seharusnya diprioritaskan bagi warga kurang mampu. Data warga prasejahtera kan ada di Dinsos. Gunakan data itu,” tutup Ketua Fraksi PKB tersebut. (DP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *