Depok, haluanpublik.com – Drs. Samsuri, MM, kepala sekolah SMKN 3 Depok dengan tegas mengatakan tidak ada praktek penahanan ijazah di sekolahnya. Pernyataan ini disampaikannya saat menanggapi isu yang beredar di media, jumat (24/01/2025).
“Isu yang beredar itu tidak benar. Saya selalu menegaskan, untuk apa menahan ijazah? itu sangat beresiko. Ijazah adalah hak siswa, bukan milik sekolah. Kami justru ingin agar ijazah segera diambil. Karena itu mengurangi tanggung jawab sekolah,” pungkas Samsuri.
Kendala pengambilan ijazah biasanya disebabkan beberapa kewajiban yang belum diselesaikan, seperti peembayaran seragam, pembayaran LSP dan PKL yang dikoordinasikan melalui komite sekolah. Hal inilah yang menyebabkan siswa maupun orang tua enggan datang ke sekolah, ucapnya.
Jika ada orang tua yang datang ke sekolah untuk.mengambil.ijazah, kami pasti berikan, tidak akan ditahan. Masalahnya banyak yang belum datang dan berkomunikasi dengan dengan kami, tapi langsung menyebarkan isu yang tidak benar, ucapnya lagi.
Samsuri juga membantah adanya praktik pungutan liar (pungli) termasuk terkait dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dana PIP langsung disalurkan ke rekening siswa tanpa adanya campur tangan pihak sekolah, pungkasnya.
Samsuri mengatakan, kami sering mengingatkan siswa penerima PIP untuk memprioritaskan dana itu untuk keperluan sekolah. Jadi tuduhan pungli itu fitnah, katanya dengan tegas.
Samsuri juga mengatakan, bahwa saat ini sedang berlangsung pekan pengambilan Ijazah secara serentak di seluruh Jawa Barat, termasuk SMKN 3. Program ini dimulai sejak Jumat 24 Januari 2025, untuk mempermudah Siswa mengambil Ijazah tanpa biaya apapun.
“Sudah 100 Ijazah sudah diambil. Kami menghimbau Alumni siswa SMKN 3 untuk segera datang ke sekolah dan mengambil ijazahnya,” ucapnya.
Kami harapkan tidak ada lagi salah paham terkait penahanan ijazah dan isu pungli di SMKN 3 Depok, tutupnya. (DP)
