Jakarta, haluanpublik.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan penegakan hukum harus berjalan dalam koridor aturan. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan secara objektif.
Pesan tersebut disampaikan saat Kapolri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Empat Tersangka Ditetapkan, Penyidikan Berjalan Profesional
Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang masing-masing diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa. Penyidikan telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli (ahli TI dan ahli pidana), serta menyita barang bukti berupa telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, dan log aktivitas penyadapan.
Perkara bermula dari dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi pada 2025–2026, yang kemudian disusul dugaan perintah penghapusan data dan pembubaran grup komunikasi pada Oktober 2026. Seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi.
Kehormatan Institusi Ada pada Keadilan, Bukan pada Perlindungan Pihak Tertentu
Kapolri menegaskan bahwa kehormatan institusi tidak dipertahankan dengan melindungi siapa pun, melainkan dengan keberanian mengungkap fakta dan menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran datang dari dalam.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” tambahnya.
Perkara Makar Masih Dalam Pendalaman Terpisah
Terkait dugaan tindak pidana makar, Kapolri menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara terpisah. Temuan dari perkara penyadapan belum serta-merta menjadi dasar kesimpulan adanya tindak pidana makar dan masih memerlukan pendalaman serta pembuktian tersendiri.
Jejak Pengabdian yang Diingat Adalah Keadilan
Menutup pemaparannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan adalah amanah sementara.
“Sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.
(Red)
