Depok, haluanpublik.com – Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menghadiri acara peluncuran buku Mentang-Mentang Oligarki karya Dodo Lantang, yang digelar di JPW Garden, Grand Depok City (GDC), pada Sabtu (24/05/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya oligarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sambutannya, Chandra menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya acara tersebut. Ia menegaskan bahwa buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dapat menjadi alat perubahan sosial apabila dibaca dan dipahami secara kritis.
“Buku ini membuka mata kita bahwa oligarki telah menyusup ke berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan sendi-sendi kehidupan masyarakat lainnya,” ucap Chandra.
Ia menyoroti bahwa kondisi sosial di Kota Depok masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, salah satu penyebab stagnasi tersebut adalah dominasi oligarki dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.
“Meskipun anggaran terus digelontorkan, belum terlihat pengurangan yang sangat signifikan terhadap permasalahan sosial yang ada. Saya menduga hal ini disebabkan praktik oligarki yang telah merasuk terlalu dalam ke sistem yang seharusnya melayani rakyat,” tegasnya.
Chandra pun mengajak seluruh warga Depok untuk bersikap kritis dan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka.
Besok kita mau PPDB, tiap tahun orang yang mau masuk sekolah harus bayar sepuluh juta sampai lima belas juta, mari kita pastikan di tahun ini di PPDB Kota Depok tidak ada lagi jual beli kursi, karena jual-beli kursi itu oligarki.
“Kita harus berani melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh oligarki. Jadilah manusia yang kritis, jangan diam saat menyaksikan ketidakadilan,” pungkas Chandra.
Acara peluncuran buku ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, akademisi, serta pemerhati isu sosial dan politik.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut diharapkan menjadi titik awal kesadaran kolektif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. (DP)
