Depok, haluanpublik.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok terus mendorong transformasi layanan pertanahan melalui inovasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terobosan terbaru: layanan peralihan hak atas tanah terintegrasi yang menargetkan penyelesaian balik nama sertifikat dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantah Kota Depok, Budi Jaya, S.T., M.T., QRMP, dalam acara Coffee Morning bersama awak media di Aula Kantah Kota Depok, Selasa (15/09/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh dialog, Budi menegaskan peran media sebagai mitra strategis penyampaian informasi sekaligus sarana evaluasi pelayanan.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik menjadi masukan penting agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Kota Depok ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan nasional untuk layanan peralihan hak terintegrasi, yang mulai diterapkan sejak 17 Agustus 2026.
Melalui program ini, proses balik nama akibat transaksi jual beli maupun kategori tertentu lainnya dapat diselesaikan jauh lebih cepat, dengan syarat seluruh persyaratan administrasi lengkap.
“Jika akta PPAT, pembayaran pajak, hingga validasi BPHTB sudah selesai, maka sejak berkas dinyatakan lengkap dan diterima Kantah, sertifikat ditargetkan selesai maksimal 10 hari kerja,” jelas Budi.
Ia menegaskan, hitungan 10 hari dimulai saat berkas dinyatakan lengkap, bukan sejak transaksi jual beli dilakukan. Keberhasilan layanan ini didukung sinergi erat antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk validasi BPHTB, serta Kantor Pertanahan sebagai pelaksana.(Deni)












