Depok, haluanoublik.com – Sekretaris Komisi A DPRD Depok, Babai Suhaimi, S.E., menyoroti banyaknya aset Pemkot Depok yang belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini disampaikan kepada awak Media setelah sidang Paripurna di Gedung DPRD, Grand Depok City, Senin 10 Oktober 2025.
Politikus dari Fraksi PKB Depok ini sangat menyayangkan banyanya aset Pemerintah Depok yang belum maksimal pemanfaatannya.
Saya meminta kepada Pemkot Depok untuk memanfaatkan secara maksimal. Apakah untuk sarana olahraga atau untuk sekolah, ujarnya.
Babai mengatakan banyak juga aset Pemkot Depok yang belum terdata di berbagai lokasi, di beberapa wilayah kecamatan dan ini sangat merugikan pemerintah kalau aset-aset tersebut belum terdata, banyak perumahan yang telah mempersiapkan fasos dan fasum tapi belum baik oleh pemerintah Kota Depok, tegas Babai.
Selain itu, Ia menyampaikan terkait kebijakan yang lama, yaitu sistem blok plan yang jelas sangat merugikan Pemerintah Kota, banyak aset yang sebenarnya sudah disiapkan akibat belum di data maka aset tersebut akan banyak yang hilang dan terbengkalai, tegasnya.
“Beberapa aset yang mangkrak seperti gedung, penting untuk di data dan dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, kepemudaan dan lain sebagainya,” ucapnya.
Adanya lahan yang bisa dimanfaatkan, seperti lahan yang ada di BSI 2 pengasinan 4800 M tanah disana bisa di bangun SMP Negeri, atau perbatasan Cinangka yang belum ada sekolah SMP disana ada 4000 M lebih, hal ini tidak terjangkau. Mungkin karena Pemkot melalui bagian aset yang kurang jeli melakukan pendataan.
Pemerintah Depok masih kekurangan untuk tersedianya ruang terbuka hijau, sedangkan setiap daerah harus menyiapkan 20% dari luas wilayah yang ada dan itu masih kurang, jelasnya.
Babai juga mengkritisi kurang sigapnya pemerintah kota dalam hal bagian aset, dan sangat menyayangkan perilaku kepala dinas yang tidak hadir dalam sidang paripurna. Dan ini perlu dipertanyakan bagaimana moto Bersama Depok Maju akan terwujud, kalau hal ini penting untuk didengar oleh masyarakat.
“Seharusnya mereka menghargai DPRD, saya meminta kepada Pak Wali Kota Depok, kalau ada kepala dinas yang ketika diundang tidak datang dan berulang kali tidak datang berturut-turut ganti dan pecat,” tutupnya. (Deni)
