Berita  

Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal

Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal

Jakarta, haluanpublik.com – Polri resmi menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Dipimpin Pejabat Tinggi, Kompolnas Pantau Langsung

Sidang dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., serta anggota komisi lainnya. Proses ini juga dipantau langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai unsur pengawasan eksternal.

Dalam sidang, EHS didampingi dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri, sementara dua personel Divpropam Polri bertindak sebagai penuntut.

Dugaan Pelanggaran yang Disidangkan

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan EHS diperiksa terkait:

– Penyalahgunaan wewenang
– Tindakan tidak profesional dan tidak prosedural
– Dugaan akses ilegal (illegal access)

Dugaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas EHS saat menjabat sebagai Kabagmon maupun Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Tanpa Toleransi, Tanpa Perlakuan Istimewa

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law — setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Trunoyudo.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjutnya. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, objektif, dan akuntabel.

Hasil Akan Diumumkan Secara Resmi

Hingga keterangan disampaikan, sidang masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

(Red)