Berita  

Heru Subagia: Jabatan Wakil Presiden Bukan Milik Elite Saja, Tapi Mandat Seluruh Rakyat Indonesia

Heru Subagia: Jabatan Wakil Presiden Bukan Milik Elite Saja, Tapi Mandat Seluruh Rakyat Indonesia

Jakarta, haluanpublik.com – Dinamika pengisian kursi Wakil Presiden pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka pada 12 November lalu memicu perdebatan luas mengenai ruang partisipasi publik dalam suksesi kepemimpinan nasional.

Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat sekaligus deklarator calon wakil presiden jalur independen/rakyat biasa, Heru Subagia, menegaskan bahwa penentuan kursi RI-2 tidak boleh tereduksi menjadi sekadar monopoli elite partai politik maupun lingkaran kekuasaan tertentu.

Adapun sekilas informasi kiprah organisasi dan politik Heru Subagia yakni Heru Subagia adalah alumni UGM jurusan hubungan internasional, mantan kedua dpd pan di Jabar , ketua alumni UGM Cirebon Raya dan perbha menjadi Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo serta Ketua Umum Gerakan Indonesia Pasti hingga saat ini.

Dalam keterangan resminya, Heru mengapresiasi langkah sejumlah figur non-struktural pemerintah, termasuk Inayah Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang turut memasuki ruang diskursus publik sebagai bakal calon wakil presiden pengganti.

Menurutnya, kehadiran figur dari luar poros partai koalisi merupakan cerminan dari “nyali publik” yang menuntut keterbukaan dalam proses ketatanegaraan.

Ungkit Tak Ada Ketum Parpol Usulkan Nama Wapres

Hak yang sangat memukau dan sekaligus memalukan ketika Dalam acara pertemuan di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026, Presiden Prabowo secara terbuka memberi ruang bagi partai-partai koalisi untuk membahas dan mengusulkan figur pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, alih-alih berlomba menyodorkan kader terbaiknya, satu per satu elite partai justru kompak mencuci tangan dan bersembunyi di balik tameng normatif.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak mengajukan nama setelah berkonsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap serupa diikuti oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang justru melempar bola panas ke kader Partai Gerindra, serta Partai Golkar, NasDem, dan PKS yang beramai-ramai menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada hak prerogatif Presiden sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

Melampaui Sekat Partai dan Oligarki

Heru menilai bahwa di tengah kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, proses seleksi calon wakil presiden harus membuka ruang bagi tokoh-tokoh berintegritas dari berbagai latar belakang warga negara.

“Posisi Wakil Presiden adalah hajat politik setiap bangsa dan setiap warga negara. Secara substansial, ini adalah mandat kebangsaan, mandat kemanusiaan, serta bentuk penghargaan terhadap hak-hak sipil untuk berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional, bukan semata-mata monopoli partai koalisi atau oligarki,” ujar Heru dalam pernyataannya.

Konteks Konstitusional dan Ruang Pertimbangan Presiden

Secara normatif, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Meskipun secara yuridiksi konstitusional kewenangan pengusulan dua nama berada di tangan Presiden, Heru menekankan bahwa hak prerogatif tersebut secara moral tetap terikat pada hati nurani dan aspirasi rakyat luas.

Berdasarkan catatan dinamika politik sejak kursi RI-2 lowong tiga hari lalu, bursa kandidat yang beredar di ruang publik terbelah dalam dua kutub besar:

• Poros Elite Partai Politik, Sejumlah nama ketua umum partai dan pejabat tinggi negara dari koalisi maupun luar koalisi, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Ketua DPR RI Puan Maharani, santer disebut dalam radar lobi politik di Senayan.

• Poros Masyarakat Sipil dan Independen, Munculnya gerakan deklarasi dari elemen masyarakat biasa hingga figur aktivis kemanusiaan seperti Inayah Wahid yang mendorong representasi publik di luar sekat kepentingan partai politik.

Seruan Partisipasi Warga Negara

Menjelang batas waktu pengajuan nama calon kepada MPR yang ditargetkan rampung pada awal Desember 2026, Heru mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki visi kebangsaan dan rekam jejak pengabdian untuk tidak ragu menyuarakan aspirasinya.

“Presiden Prabowo saat ini membutuhkan sosok pendamping yang memiliki tekad bulat, integritas tinggi, serta tanggung jawab moral untuk membawa Indonesia menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Aspirasi rakyat biasa harus menjadi bagian dari pertimbangan sejarah tersebut,” tutupnya.(*)