Bandung, haluanpublik.com – Polri secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. Tegas ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional POLIRAN di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Instruksi Tegas: Tanpa Kompromi terhadap Calo dan Pungli
Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk menindak tegas pelaku percaloan.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tegas Kapolri.
Kapolri menyoroti modus percaloan yang beroperasi di sekitar kawasan industri maupun yang diduga melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ini dinilai tidak hanya merugikan ekonomi pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum.
Saluran Aduan Terbuka Lebar
Masyarakat dapat melaporkan praktik pungli melalui:
– Call Center Polri 110 (bebas pulsa)
– Jaringan Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan
– Koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan
POLIRAN Sebagai Jembatan Kerja yang Bersih
Kapolri menegaskan POLIRAN tidak mengambil alih kewenangan instansi terkait, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara transparan dan bebas biaya ilegal.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegasnya.(*)
