Bekasi, haluanpublik.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada tempat bagi pungutan liar, premanisme, maupun tindakan apa pun yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/09/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari 1.200 perusahaan di kawasan tersebut.
“Bagi pengusaha yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, atau gangguan lainnya, silakan dilaporkan. Saya perintahkan jajaran kepolisian segera menindaklanjuti, agar investor tidak ragu masuk ke Indonesia,” tegas Kapolri.
Keamanan dan ketertiban masyarakat dinilai sebagai fondasi utama dunia usaha. Situasi yang kondusif memberi rasa aman bagi pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor. Indonesia sendiri memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi, didukung kekayaan alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Hingga Semester I 2026, realisasi investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun. Jawa Barat menyumbang Rp138 triliun, di mana Kabupaten Bekasi menjadi penopang utama: pada Triwulan I, investasi di wilayah ini mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29% dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.
Kapolri memastikan Polri terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri berjalan aman dan berkelanjutan.
“Kami ingin meyakinkan para pengusaha dan investor: Indonesia adalah tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” ujarnya.
Namun, Kapolri mengingatkan, iklim investasi yang sehat tidak hanya soal keamanan. Perusahaan juga wajib menaati peraturan, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis. Pengusaha dan pekerja saling membutuhkan, perusahaan butuh dukungan tenaga kerja, dan pekerja butuh perusahaan yang tumbuh berkelanjutan.
Karena itu, setiap perbedaan kepentingan harus diselesaikan lewat komunikasi dan musyawarah, bukan konflik yang merugikan semua pihak. Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, adil, dan menguntungkan seluruh bangsa.
