Jakarta, haluanpublik.com – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Putusan ini merupakan tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tidak sesuai prosedur. Terhadap putusan tersebut, AS telah mengajukan banding.
Sidang Berjalan Objektif dan Transparan
Sidang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB, dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., didampingi Wakil Ketua Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya. AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi PTDH. Terhadap putusan ini, terduga telah menggunakan haknya mengajukan banding, yang selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan:
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujarnya.
Kompolnas: Proses Berjalan Sesuai Prosedur
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, S.H., yang hadir memantau proses persidangan menilai:
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Perkembangan Kasus Lain: Dugaan Makar dan Penyadapan Ilegal
Johnny juga menjelaskan perkembangan penanganan perkara lain yang menjadi perhatian publik:
– Dugaan makar: Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman informasi terkait perkara tersebut
– Dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal, serta penghapusan/perusakan data elektronik: Masih berjalan di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan LPSK terkait perlindungan saksi
“Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Komitmen Pembenahan Internal Berkelanjutan
Johnny menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang. Sidang KKEP berikutnya dijadwalkan pada pekan depan dan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.(*)
