Depok, haluanpublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/08/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Depok itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna. Kegiatan turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, jajaran anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan.
Pidato Kenegaraan tahun ini mengangkat semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam penyampaiannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama satu tahun terakhir sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk tahun mendatang.
Usai mengikuti pidato, Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan komitmennya untuk menerjemahkan arahan pemerintah pusat ke dalam program dan kerja nyata di daerah.
“Kita bangga merayakan HUT ke-81 tahun Indonesia merdeka. Dan paling penting, semangat yang disampaikan Bapak Presiden jadi penguat bagi kami di daerah untuk melayani masyarakat lebih baik lagi,” ujar Supian.
Menurutnya, pesan Presiden menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, menyatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia menekankan pembangunan harus berdampak langsung kepada masyarakat, terutama melalui peningkatan pelayanan publik.
“Kita terus percepat pembangunan infrastruktur kota, penanganan kemacetan, sampah, dan persoalan lainnya. Intinya, pelayanan publik diutamakan,” kata Ade.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, menambahkan pembangunan di Kota Depok terus berkembang seiring dengan dinamika jumlah penduduk yang mendekati 2,3 juta jiwa. Ia juga menyoroti proyek strategis pembebasan lahan di wilayah Sawangan untuk mengurai kemacetan, yang dibiayai melalui APBD Kota Depok.
“Pembangunan ini salah satu proyek strategis Kota Depok. Dan perlu ditegaskan, sejumlah program tersebut dibiayai APBD, bukan semata-mata mengandalkan anggaran pusat,” ungkap Yeti.
Ia juga menekankan pentingnya merespons pesan Presiden terkait reformasi birokrasi. “Presiden menyampaikan agar birokrasi di daerah tidak boleh rumit. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegasnya.
Rapat Paripurna Istimewa ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk menyimak arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat komitmen pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Depok, terutama dalam peningkatan infrastruktur, penanganan kemacetan, pengelolaan sampah, serta kualitas pelayanan publik. (Red)
