Jakarta, haluanpublik.com – Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri melangkah maju melakukan transformasi digital melalui penguatan sistem pemberian bantuan penyidikan, guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Latar Belakang: Tantangan dan Solusi
Proyek perubahan ini diinisiasi oleh AKBP Bagas Windigo, S.I.K., sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026. Latar belakangnya, Biro Korwas PPNS membina dan mengawasi 18.278 personel PPNS yang tersebar di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia. Sementara itu, Analisis Beban Kerja menunjukkan keterbatasan jumlah personel yang harus menangani puluhan ribu pekerjaan setiap tahun.
Transformasi ini menjawab kebutuhan pembenahan tata kelola,, dari pola konvensional dan parsial menuju sistem yang terintegrasi, transparan, berbasis data, dan akuntabel.
Empat Capaian Strategis dalam 60 Hari
Dalam tahap jangka pendek, proyek ini telah menghasilkan:
1. Penyusunan draf Perkabareskrim dan SOP tata cara pemberian bantuan penyidikan yang selaras dengan KUHAP 2025
2. Pengembangan fitur digital pada aplikasi e-PPNS Presisi, mempermudah verifikasi, pelacakan dokumen, dan otorisasi tindakan hukum secara real-time
3. Sosialisasi daring ke 42 kementerian/lembaga penyelenggara fungsi PPNS
4. Panduan lengkap: buku manual serta 26 video tutorial bagi para pengguna
Dukungan Internal dan Sinergi Lintas Sektor
Keberhasilan ini didukung penuh oleh Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., serta Kabagbanops Kombes Pol. Suryo Aji. Pengembangannya juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti OJK, Kementerian ESDM, dan kalangan akademisi.
Transformasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, sekaligus mewujudkan tata kelola penyidikan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.(*)
