Jakarta, haluanpublik.com – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat guna mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan RDTR Region 1 yang digelar Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika hadir dalam forum yang mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dari seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Kalimantan.
Ajat menegaskan, penyusunan RDTR secara serentak di banyak daerah menuntut komitmen bersama — bukan hanya dari pusat, melainkan juga keterlibatan aktif pemerintah daerah mulai dari pendataan, survei, hingga penyusunan peraturan.
“Kita di daerah harus proaktif. Komitmen itu harus nyata, mulai dari pendataan, fasilitasi pertemuan, hingga penyusunan peraturan kepala daerah,” ujar Ajat.
Menyadari batas waktu yang ketat, ia menyebut pendekatan kerja yang lebih efektif, termasuk otomatisasi dan penyederhanaan sistem, menjadi kunci agar proses tetap berjalan lancar dan berkualitas. Pemkab Bogor menyatakan kesiapan penuh mendukung setiap tahapan.
Dalam kesempatan itu, turut dilakukan penandatanganan fakta integritas sebagai wujud komitmen agar penyusunan RDTR berjalan akuntabel, sesuai ketentuan, dan berintegritas.
“Ketika RDTR tersusun dan terintegrasi, ini akan memberikan kepastian pemanfaatan ruang serta memperbaiki kualitas pelayanan perizinan bagi masyarakat,” tegas Ajat.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati berharap rakor ini melahirkan satu pemahaman, satu komitmen, dan satu langkah bersama demi pencapaian target penyelesaian RDTR.
Region 1 mencakup 109 kabupaten/kota di 19 provinsi dengan 261 wilayah perencanaan. Sinergi ini diharapkan melahirkan tata ruang yang terarah, memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, serta mendukung pembangunan Kabupaten Bogor yang tertata dan berkelanjutan.
(Deni)
