Bogor, haluanpublik.com – Pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis menjadi sorotan utama warga di Samsat Kota Bogor. Berbagai inovasi dan perbaikan layanan yang terus dilakukan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Di era digital, masyarakat menuntut pelayanan publik yang efisien, tidak bertele-tele, dan bebas dari birokrasi yang berbelit. Menjawab hal tersebut, Samsat Kota Bogor terus berbenah agar proses penyelesaian berkas tidak lagi memakan waktu berjam-jam.
“Kami senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan: proses lebih cepat, kendala diselesaikan dengan solusi, tidak ada lagi persulitan, dan petugas bersikap ramah serta humanis,” ungkap Kompol Ega Prayudi, Kasat Lantas Polresta Kota Bogor, disampaikan melalui Ipda Gerry Ramadhani, Kasubnit 2 Unit Regident.
Peningkatan kualitas layanan mengutamakan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama. Kini, pembayaran pajak tahunan kendaraan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 35 menit, mulai dari pengambilan nomor antrean, verifikasi dokumen, hingga pencetakan STNK, berkat sistem terintegrasi.
Perubahan ini dirasakan langsung oleh warga. Junaidi, yang baru saja mengurus kewajibannya, mengaku sangat puas.
“Saat membayar pajak, saya merasakan perubahan yang begitu nyata, prosesnya jauh lebih cepat. Tidak berjam-jam lagi, petugas ramah, dan penjelasannya sangat membantu,” ujar Junaidi, Kamis (24/9/2026). Ia pun berharap kemajuan ini dapat dipertahankan agar masyarakat makin rutin membayar pajak.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci kelancaran layanan. Sistem antrean elektronik dan loket terkomputerisasi membuat alur kerja lebih sistematis dan antrean tertata baik.
Dari sisi akuntabilitas, Samsat Kota Bogor berkomitmen memberantas pungutan liar dan percaloan, sejalan arahan Gubernur Jawa Barat bersama Kapolri dan Jasa Raharja. “Seluruh petugas dilengkapi tanda pengenal dan diawasi kamera pengawas,” tegas Ipda Gerry.
Informasi tarif resmi juga terpampang jelas di setiap loket, menjamin keterbukaan dan mencegah kelebihan pembayaran.
Upaya berkelanjutan ini berbuah manis: tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan pun meningkat tajam. Meski begitu, evaluasi tetap dilakukan agar layanan senantiasa optimal.
“Kami terus mengevaluasi kelemahan yang ada, agar pelayanan selalu berjalan maksimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” pungkas Ipda Gerry.
(Deni)
