Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Corruption Watch Independent (CWI) : Pembangunan Water Tank Mengancam Jiwa Warga

Depok, haluanpublik.com – Terkait pembangunan Water Tank 10 juta liter dekat pemukiman yang dibangun PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) menjadi polemik hingga penolakan dari warga lantaran berada di dekat pemukiman.

Pasalnya, keberadaan tangki air dengan kapasitas 10 juta liter yang berdekatan dengan pemukiman penduduk itu mendapat penolakan dari warga setempat dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa jebol hingga membahayakan keselamatan nyawa Warga sekitarnya.

Hal tersebut membuat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Corruption Watch Independent (CWI) Wahyu Elfathir Lintang, SH, MH, buka suara soal kebijakan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta (Perseroda) Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri yang tidak mempedulikan keselamatan ratusan Warganya.

Seharusnya pihak Pemda Depok dalam perencanaan paham akan dampak pembangunan aset tersebut, apalagi water tank ini merupakan percontohan awal di seluruh indonesia, jadi pemda harus mengerti bila suatu percontohan pastilah akan memiliki dampak resiko, ujarnya kepada haluanpublik.com melalui WhatsApp, Sabtu (26/08/23).

Lanjut Lintang, kenapa tidak dibangun dilahan milik Pemda Depok yang lokasinya jauh dari pemukiman sehingga bila terjadi musibah, tidak banyak berdampak bagi masyarakat sekitar. Contoh banyak lahan luas dan jauh dari pemukiman di depok salah satunya di wilayah ruas juanda dekat salah satu setu yg ada, intinya pembangunan ini memenuhi syarat, terutama faktor keselamatan jiwa penduduk khususnya warga sekitar, ujarnya.

BACA JUGA :   Tahun 2023 Pertamina Gunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri Hingga Rp 374 Triliun

Kami akan menempuh proses hukum atas aduan mengeluarkan kebijakan dalam hal izin IMB, tanpa terpenuhi syarat utama dari izin IMB tersebut, terlebih menyangkut kewenangan pejabat publik dalam hal kebijakan yang berlaku di depok, dalam kata lainnya penyimpangan kewenangan Pejabat Publik, pungkasnya.

Lintang mendesak pihak aparatur Penegak Hukum (APH) wajib mengusut atas terbitnya IMB tersebut, Intinya, proyek pembangunan water tank ini tidak memenuhi persyaratan khususnya faktor keselamatan jiwa warga sekitar bangunan tersebut, tutupnya.

(Dn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *