Jefry Daeng SH. MTh Selaku Tokoh Masyarakat Obi Selatan Angkat Bicara Soal Ketidakjelasan Jalan Lingkar Obi 2023
HALUAN PUBLIK. Jakarta (rabu 17/05/2023). Menanggapi pernyataan Kepala Dinas PURP Provinsi Maluku Utara Saifuddin Djuba baru-baru ini di salah satu media online menyebutkan bahwa proyek jalan lingkar Obi masih belum masuk melalui anggaran Instruksi Presiden (Impres) karena terkendala masalah administrasi seperti Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Detail Engineering Design (DD) dan Feasibility Study (FS).
Menurut Jefry Daeng selaku tokoh Masyarakat Obi Selatan menilai pernyataan Kadis PUPR tersebut tidak masuk akal pasalnya wacana proyek pembangunan jalan lingkar Obi ini sudah di kaji sesuai regulasi yaitu secara administrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat Obi beberapa tahun lalu.
Kajian ini menurut Jefry sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, logika berpikir kita bahwa pulau Obi ini kecil sekali sehingga tidak terlalu sulit bagi pemerintah melakukan studi kelayakan mengenai jalan lingkar Obi.
Masyarakat Obi secara keseluruhan sudah cukup lama menanti-nantikan jalan lingkar tersebut, karena jalan ini akan menghidupi perekonomian dan mempermudah transportasi saat dimana musim Ombak. Sebuah fakta membuktikan kemarin saat musim ombak hampir 4 bulan itu terjadi lumpuhnya pergerakan ekonomi dikarenakan kapal-kapal domestik tidak bisa berlayar ke Obi Selatan dan Timur mengakibatkan harga beras melambung tinggi. Ucapnya
Menurutnya, pernyataan Kadis PUPR tersebut jelas-jelas melawan peryataan sendiri dimana sebelumnya melalui salah satu media online edisi 25 Februari Tahun 2023. Ia menyebutkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan ruas Laiwui-Jikotamu-Anggai dan Jikodolong-Soligi-Wayaloar sudah tidak membutuhkan kajian Amdal karena karena sebelumnya sudah ada eksistingnya.
Sehingga menurut Jefry terhambatnya jalan lingkar Obi ini bukan lagi faktor lambannya pemerintah provinsi tangani tapi ini soal niat saja, Pemerintah Provinsi punya niat atau tidak menjawab keluhan masyarakat Obi mengenai jalan lingkar tersebut.
Sebagai tokoh Masyarakat Obi Selatan mengharapkan agar pemerintah provinsi punya itikad yang baik segera melakukan koordinasi pusat dan Daerah agar jalan lingkar Obi bisa direalisasikan tahun ini, mengingat kita sudah masuk tahun politik ini sehingga tidak ada ruang bagi siapa saja menjadi issu jalan lingkar Obi ini sebagai strategi politik, kasian Obi selalu dijadikan bahan politik untuk kepentingan-kepentingan politik, pada hal sumbangsih Obi menghidupi Indonesia ini. Masyarakat Obi yang jadi korban. Tegasnya
Pada hal pembangunan jalan lingkar Pulau Obi yang telah dengan susah payah diperjuangkan oleh 2 Bupati Halmahera Selatan (Bahrain Kasuba & Usman Sidik) untuk dibangun melalui sumber dana APBN tetapi terkedala dan tidak jadi dibangun oleh karena tidak adanya Amdal, DED dan FS yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,”Jelas Jefry Daeng. (Red)
